Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Gelar FGD Pembahasan Rancangan Perda Sistem Kesehatan Daerah
Jakarta, 28 Januari 2026 – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) pada Rabu (28/1). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Camelia Lantai 2, Gedung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan di bidang kesehatan.
FGD ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Savitri Handayana, Tenaga Ahli Sistem Kesehatan Daerah Bisman Bhaktiar dan Sunarto, serta Tim Internal Penyusun Peraturan Daerah Kesehatan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan memastikan substansi regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta tantangan kesehatan di DKI Jakarta.
Dalam kegiatan ini, para peserta secara aktif membahas berbagai bidang strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan sistem kesehatan daerah. Salah satu fokus utama pembahasan kali ini adalah bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pemerataan distribusi, peningkatan kompetensi, serta pengelolaan SDM kesehatan secara berkelanjutan.
Selain itu, FGD juga membahas mengenai bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan promotif dan preventif. Pembahasan ini meliputi strategi pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan surveilans kesehatan, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kejadian luar biasa dan tantangan kesehatan di masa depan.
Melalui forum diskusi ini, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berupaya menghimpun berbagai perspektif, gagasan, dan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rancangan Perda Sistem Kesehatan Daerah. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. [AA]
