Ini Kebijakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dalam Menihilkan Angka Polio Di Jakarta

Indonesia merupakan negara dengan risiko polio, berdasarkan capaian imunisasi rutin dalam tiga tahun terakhir. Untuk itu Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi wilayah yang cakupan imunisasinya masih rendah dan rawan terjadinya KLB seperti Provinsi Aceh melalui upaya pelaksanaan penguatan imunisasi rutin. Selain itu juga upaya pelacakan untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 dosis imunisasi IPV lengkap sesuai usia, Meningkatkan analisa dan pemanfaatan data.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sendiri juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menihilkan angka Polio di DKI Jakarta. menurut Supriadi, SKM, Epidemiolog Kesehatan Pertama, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta menuturkan, banyak yang dilakukan untuk mengendalikan angka Polio di Jakarta, termasuk bekerjasama dengan lintas sektor.

“Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan penguatan untuk deteksi dini di Puskesmas dan Rumah Sakit dan Puskesmas juga dihimbau untuk melakukan edukasi massal di masyarakat. Rumah Sakit melakukan deteksi dini rujukan kasus suspek polio untuk ditatalaksana pengambilan sample yang adekuat untuk diagnosis. Untuk surveilans lingkungan, kita (Seksi Surveilans dan Seksi Kesehatan Lingkungan) bekerjasama dengan BBTKLPP dan BKPK Kementerian Kesehatan untuk konsultasi serta pengambilan sample yang adekuat,” ucap Supriadi, SKM.

Kemudian, Dinas Kesehatan juga menargetkan di tahun ini setidaknya 95% imunisasi dasar bayi termasuk polio serta bawah dua tahun [0-24 bulan]. Sebagai informasi, per Oktober 2022, angka cakupan imunisasi dasar sudah mencapai 76%. Untuk target bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap adalah 90% dan DKI Jakarta per Oktober 2022 telah mencapai 77%.

Namun begitu, diakui masih ada kekurangan pada cakupan imunisasi dasar bayi dan baduta per jenis imunisasi yang harus dikejar, seperti missing report.

“Kekurangan ini bisa dikarenakan missing report, yaitu para praktik swasta tidak menyampaikan jumlah bayi yang diimunisasi per jenis imunisasi ataupun bayi yang mendapat imunisasi di kampung halaman namun pindah dan beraktivitas di DKI Jakarta sehingga imunisasinya tidak bisa dilaporkan sebagai cakupan DKI Jakarta,” tutup Supriadi.